Mahasiswa adalah kaum terpelajar muda yang berada pada level tertinggi suatu proses pendidikan, dimana pada diri merekalah terdapat sebuah tumpuan harapan rakyat yang sangat besar. Peranan mahasiswa sesungguhnya sebagai individu-individu yang berusaha menyesuaikan diri dengan orang-orang atau golongan yang berusaha mengubah tradisi, dengan demikian akan terjadi perubahan tradisi yang lebih baik dalam dinamika kehidupan masyarakat. Sejatinya Mahasiswa bergerak melalui mekanisme pendidikan aktif dan independensinya tidak dicemari oleh berbagai kepentingan sosio cultural politice yang bertentangan dengan kebutuhan rakyat. Maka muncullah pelaku pergerakan pembelaan rakyat yang sering diistilahkan dengan aktivis kampus.
Aktivis kampus adalah mahasiswa yang mau berpikir, berjuang, dan bersedia menjadi pelaku perubahan yang mengarah pada perbaikan nasib bangsa dengan segenap kemauan dan kemampuan. Mereka bergerak di jalur politik dan aktivis imajiner atau apapun itu adalah bagian dari dunia kampus. Sebagai miniatur negara, kampus memang memiliki keragaman, baik dari aktivitas, pola pikir sampai dengan identitas. Dan dari perbedaan atau pluralitas itu kampus menjadi tempat lahirnya banyak pelaku perubahan yang kemudian berbaur dengan masyarakat.
Gerakan mahasiswa tampaknya memang sudah menjadi tuntutan zaman. Ia timbul tenggelam dalam pergolakan bangsa-bangsa yang ingin menata kehidupan demokrasinya secara lebih beradab antara lain dengan mengikut sertakan suara-suara kaum mudanya. Fenomena-fenomena gejolak mahasiswa di tanah air yang eskalasinya sangat luas ini, mengingatkan kita kembali pada sinyalemen seorang pengamat gerakan mahasiswa, Philip G. Albach, bahwa aktivitas kemahasiswaan di dunia ketiga tetap merupakan suatu faktor penting.
Pentingnya peran mahasiswa ini layak kita garis-bawahi, tidak hanya terletak pada posisinya yang cenderung “elitis” sehingga membuat mereka merasa memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakatnya. Tapi, juga berkaitan dengan struktur dan lembaga politik di negara-negara berkembang yang dinilai belum mapan, sehingga meniscayakan dampak langsung aktivitas mahasiswa atas politik. Dan juga yang paling utama adalah keterlibatan moral dalam proses politik bangsanya, untuk menemukan sebuah kebenaran yang diidam-idamkan rakyat, yang telah berusaha memulihkan kualitas kehidupan bangsanya. Bukan hanya kualitas hidup yang dicerminkan dalam hal-hal yang bersifat material, tapi yang terpenting juga kualitas demokrasi atau martabat manusia itu sendiri.
Akan tetapi, banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka adalah kaum intelektual murni yang diharapkan masyarakat awam, karena dipandang bebas dari kepentingan politis elit tertentu, mereka tidak mengerti akan substansi dari Tri Darma Perguruan Tinngi itu sendiri. Sehingga sebagian diantaranya salah kaprah akan ke-eksistensian mereka sendiri sebagai agent of change, beranggapan bahwa kuliah hanya sebagai salah satu syarat utama untuk mencari kerja, juga mungkin hanya sebatas ikut trend global bahwa kuliah adalah suatu lifestyle anak muda masa kini dengan berbagai corak tingkah laku yang sebenarnya dapat menghancurkan identitas kemahasiswaan di mata masyarakat.
Mahasiswa saat ini terjebak dengan pemikiran bahwa tugas intelektualitas mereka telah usai pasca reformasi 1998, dan hanya dapat membanggakan reformasi yang telah diperjuangkan oleh para pendahulunya. Mereka tidak bisa merawat dan minimal tidak mampu untuk mengontrol dinamika kehidupan ideal yang diharapkan dari reformasi. Ditambah dengan pola pendidikan praktis dan statis dimana mahasiswa hanya kuliah dengan cara mendengar dan mengikuti aturan baku yang diterapkan kampus, sehingga menghambat pola pikir dan kreatifitas mahasiswa, sejatinya mereka harus dinamis dan tidak dapat dikurung oleh aturan-aturan yang dapat membungkam suara murni dari pergerakan mahasiswa.
Mahasiswa, kampus dan politik merupakan tiga entitas yang dapat saling berikatan. Di kampus, mahasiswa tidak hanya mengisi aktivitas dengan belajar. Mahasiswa dengan berbagai peran sosialnya dapat melakukan aktivitas-aktivitas sosial-politik. Aktivitas ini sekurang-kurangnya dapat dilihat pada fenomena pemerintahan mahasiswa sebagai wujud dari politik kampus. Sebagian kecil mahasiswa memilih menjadi aktivis kampus untuk bisa mewujudkan peran tersebut.
Peran tersebut menjadi tantangan sulit bagi mereka yang belum berpengalaman sama sekali, sehingga seringkali terlihat rapuh dan berkembanglah stigma skeptis dari pemikiran mereka. Sedangkan yang sudah berpengalaman tidak mampu untuk merangkul semua elemen kampus karena beranggapan bahwa hanya dialah yang mampu untuk memimpin suatu pergerakan mahasiswa yang sesungguhnya, sehingga tidak mendapatkan kepercayaaan dari yang lain, hanya bergaul dengan orang-orang tertentu yang dianggap sepadan dengannya (elitis). Tidak pernah mau mendengarkan statement dari mahasiswa yang berada di luar komunitas mereka. Ditambah lagi dengan jumlah mereka yang tidak sampai 11% dari total mahasiswa per kampusnya, dukungan yang tidak didapatkan dari mahasiswa lainnya, skeptisisme tenaga pendidik kepada mereka, juga menjadi hal yang dapat membuat mereka kehilangan directly confidental. Realita bahwa ada hal yang dilupakan oleh aktivis kampus hari ini yakni kondisi teman-temannya yang lain, yang katakanlah non aktivis, dan anggapan bahwa non aktivis adalah apatis. Juga kurangnya peran dari kawan-kawan yang menamakan dirinya sebagai aktivis dengan embel-embel fungsinya untuk melakukan proses penyadaran terhadap mahasiswa lain untuk berjuang membela rakyat secara bersama-sama. Hal tersebutlah yang menjadikan mahasiswa terpecah belah, kemudian terjadi evolusi penyekatan dan pengotakan yang berakibat pada tidak terjadinya harmonisasi di kampus. Pengkotakan komunitas ini akhirnya menjadi semakin kuat. Masing-masing komunitas saling mengklaim bahwa ideologi merekalah yang tepat untuk diperjuangkan dan diterapkan dalam perkembangan masyarakat banyak. Sehingga mereka terjebak dalam sebuah kerangka pemikiran yang menempatkan manusia sebagai objek, bukan lagi sebagai subjek.
Statement inilah yang tanpa disadari mengikis kemurnian perjuangan intelektual mereka. Seringkali pada realitanya pergerakan mereka hanya untuk menunjukan eksistensi komunitas mereka saja di muka khalayak ramai dengan mengatasnamakan rakyat. Pergerakan ini seringkali tidak tahu apa yang seharusnya diperjuangkan, mereka tidak mampu menganalisis problema kehidupan sosial kultural politik yang terjadi dalam masyarakat, tanpa tedeng aling-aling langsung mengadakan aksi atas nama pembelaan terhadap rakyat, padahal dengan aksi merekalah masyarakat kehilangan something of trusting kepada mereka. Masyarakat dibuat bingung dengan aksi pembelaan mereka, pembelaan yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat, malah tidak sesuai pada tempatnya. Jauh melenceng dari kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan rakyat.
Yang lebih ironis, ada pergerakan atas permintaan elit tertentu untuk memprotes suatu kebijakan yang merugikan kaum elit tersebut, menggunakan mahasiswa sebagai alat bantu penentang kebijakan yang seolah-olah nantinya dipandang masyarakat sebagai kebutuhan rakyat karena diperjuangkan oleh mahasiswa. Mahasiswa tersebut nantinya mendapatkan imbalan tertentu atas aksi yang telah dilakukan. Pergerakan mahasiswa seperti ini tidak seharusnya diacungkan jempol, mereka berteriak-teriak lantang atas nama pembelaan rakyat, akan tetapi dibalik itu terdapat kepentingan elit tertentu, sebenarnya hal ini tidaklah membentuk mental pejuang intelektual pembela rakyat yang sejati, tapi membentuk mental-mental penjilat yang merusak moral masyarakat sendiri.
Perpecahan mahasiswa juga sangat terasa ketika saat pemilihan ketua sebuah lembaga kemahasiswaan, apakah pada level universitas, fakultas dan bahkan pada level jurusan/program study sekalipun. Dapat dilihat dimana kandidat A menjadi pesaing ketat kandidat B dan seterusnya, berbagai ideologi dan strategi komunikasi aktif dikembangkan dan diterapkan dengan berbagai cara, termasuk permainan curang sekalipun. Pasca pemilihan, kandidat terpilih hanya menempatkan orang-orang yang telah membantunya pada saat kampanye, dan hanya yang se-ideologi dengannya yang dimasukkan dalam struktur kepengurusan kabinetnya. Yang berada di luar garis komunitas ideologinya tidak boleh mendekati kepengurusan yang dipaksakan ini, sehingga menempatkan orang-orang non qualified untuk mengatur sirkulasi perjuangan mahasiswa yang seutuhnya. Hal inilah kemudian yang membuat lembaga kemahasiswaan tidak mampu mengakomodasi aspirasi mahasiswa dan masyarakat, sehingga kehilangan jati diri dan kepercayaan dari mahasiswa lainnya.
Sudah saatnya aktivis merubah pola pikir, merubah paradigma statis bahwa aktivis tidak lagi mampu menjadi pembela rakyat. Aktivis sekarang harus menjadi pilar intelektual terhadap problema rakyat. Serta bersih dari kepentingan politis elit atas. Sebelum ke dunia luas, sejatinya harus menyelesaikan problem yang berada dalam lingkungan kampus terlebih dahulu, membebaskan mahasiswa dari jeratan aturan yang merugikan eksistensi mahasiswa. Ini memang sangat ironis, tapi tidak akan menjadi beban ketika yang diperjuangkan adalah kepentingan bersama, dalam artian kaum aktivis tersebut ikut memperjuangkan kepentingan mahasiwa yang terkesan apatis secara konkrit, yang notabene tidak berani bicara dan bertindak walaupun pada dasarnya mereka juga ikut merasakannya. Aksi untuk kepentingan bersama adalah langkah mulia, yang pasti akan ada yang mendukung, walaupun kebanyakan hanya dalam hati. Yang pasti posisi mahasiswa sebagai jangkar dan oposisi yang selalu mengambil garis tegas terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang terhadap rakyat, baik kampus maupun masyarakat luas harus tetap dijaga.
Kita yakin kultur yang baik tak mungkin dibina dengan cara-cara manipulatif dan kotor seperti yang sering kita dengar kalau orang-orang tengah mengecam strategi politik. Mungkin yang harus kita jawab lebih dahulu, apakah perjuangan moral aktivis saat ini benar-benar bisa mempertahankan kemurniannya dari berbagai corak intervensi atau luput dari kepentingan pihak-pihak tertentu? Setelah perjuangannya berhasil, apakah mereka bisa menghindarkan diri dari sikap-sikap easy going, arogansi, sikap membusungkan dada, kekerasan, brutalisme, radikalisme, seperti yang sering kita dengar dari orang-orang yang tidak setuju dengan aksi perjuangan mahasiswa ataupun dari geliat kaum oportunis dan pragmatis yang senantiasa membonceng di balik rintihan anak zamannya?
Dalam gerakan mahasiswa, apalagi jika berpretensi sebagai gerakan moral, bukanlah ukuran kalah atau menang, atau kuat dan lemah, tapi kebenaran yang menjadi perhitungan. Yang menjadi fokus haruslah tetap isu yang mereka kumandangkan, yaitu isu monumental yang harus segera diperjuangkan secara bersama-sama tanpa perpecahan konsep yang berarti. Seandainya pun tidak berhasil, gerakan aktivis mahasiswa akan tetap dikenang sebagai hati nurani zamannya, asalkan mereka tetap pada jalur tanpa kekerasan. Bagi pergerakan mahasiswa tanpa kekerasan, pemisahan gerakan moral dan gerakan politik tidak lagi relevan, karena moral harus juga diperjuangkan secara politik, dan aksi pergerakan politik aktivis mahasiswa harus dijalankan dengan prinsip moral. Semoga gelar aktivis bukan dimaknai sebagai suatu status sosial yang perlu dibanggakan, tapi menjadi sebuah posisi yang harus bisa dipertanggung jawabkan. Perjuangan adalah kenyataan, dan kenyataan yang akan mengantarkan perjuangan kita.
oleh Zulfiadi Ahmedy (Ketua Umum HMI Komisariat Persiapan FISIP Unsyiah Banda Aceh)
