Napi Diduga Dilepas, Karena Bagian Tak Merata

Kaburnya Napi Lapas Jember

Jember –  Kaburnya narapidana (napi) pelaku 365 (perampokan) dari Lapas Kelas II A Jember menimbulkan tandatanya besar. Karena saat kabur pukul 13.00 Senin (10/1/2011) ada tiga orang penjaga sipir penjara yang sedang tugas tidak jauh dari lokasi tempat kaburnya napi bernama Iskandar, warga Bondowoso itu.

Dugaan berkembang kepada dugaan ketidakberesan pengaturan di Lapas Kelas IIA baik terkait pungutan dan pembagian rejeki kepada para sipir. Ada isu di luaran yang menyebut bahwa karena pembagian tidak merata, antara KPLP dengan sipir membuat penjaga penjara ini “ngambek” jaga.

Tapi, kondisi ini ditolak mentah – mentah oleh KPLP Lapas II A Jember, Wahid Wibowo. Dalam keterangannya dengan wartawan pihaknya secara normatif mengatakan bahwa kedua belas orang sipir penjara itu kini telah diperiksa dari Departemen Kementerian Hukum dan HAM RI karena kelalaian. Dan pihaknya juga masih bekerja sama dengan Kepolisian Resort Jember untuk menangkap kembali napi bernama Iskandar tersebut.

“Kita koordinasi dengan tiga Polres. Situbondo, Bondowoso dan Jember. Tidak benar kalau napi ini gak kerasan karena dipungli. Itu isu dan tidak benar alias menyesatkan,” ujarnya.

Diberitakan kemarin, Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas (Lapas) II A kabur dari penjara. Narapidana bernama Iskandar itu kabur dengan menggunakan tali lewat belakang tembok Lapas pada Senin (10/1) siang.

Dari kerabat dekat narapidana yang minta dirahasiakan identitasnya, Iskandar kabur diduga karena tidak kuat dengan adanya pungutan liar yang dilakukan oknum petugas Lapas. Beberapa kali Iskandar pindah ruang tahanan karena tidak mampu membayar sejumlah uang pungli.

Iskandar yang merupakan warga Prajekan Bondowoso sendiri merupakan narapidana kasus perampokan bersama empat temannya di kecamatan Sukowono sekitar setahun lalu. Dia divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jember.

Pihak petugas Lapas awalnya saat dikonfirmasi mengaku napi Iskandar sudah ditangkap. Tetapi saat didesak kalau kabur itu salah, akhirnya petugas Lapas bersedia mengakui kalau Iskandar itu kini masih dalam pencarian.

Kepala Pengamanan Lapas Wahid Wibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan pencarian untuk menangkap kembali Iskandar. Wahid menampik jika tahanan kabur karena adanya dugaan pungli yang dilakukan oklnum petugas. “Kita sudah koordinasi dengan polisi Jember, Bondowoso dan Situbondo untuk melakukan pengejaran,” kata Wahid Wibowo.

Dia menambahkan, Iskandar sebelumnya menghuni Lapas dan ditempatkan di Blok B-1. Kaburnya Iskandar itu diketahui

saat pergantian jaga petugas sekitar siang hari. Saat melakukan pengecekan jumlah tahanan dan narapidana, ternyata saat itu diketahui jumlahnya berkurang satu.

Pihak Lapas selanjutnya juga akan memeriksa petugas jaga apakah ada unsur kesengajaan atau keteledoran hingga menyebabkan kaburnya tahanan. Petugas Lapas juga menemukan barang bukti berupa sebuah tali sepanjang lebih dari 5 meter yang masih tergantung di dinding bagian luar sebelah belakang Lapas yang digunakan untuk melarikan diri.

Di internal Lapas sendiri juga telah dibentuk tim investigasi yang bertugas melakukan pemeriksaan kepada seluruh pihak terkait, termasuk sipir yang saat itu bertugas. “Kami akan mendalami kasus ini, sebab tidak menutup kemungkinan ada kelalaian petugas jaga,” imbuhnya.

Sementara Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember AKP Kusworo mengaku telah mendapatkan laporan dari Lapas soal kaburnya tahanan tersebut. “Ya, kita akan kejar lagi tahanan itu. Dis dauh ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dan kita berharap dia bisa ditangkap lagi dalam waktu dekat,” kata AKP Kusworo WIbowo. ki

Kasus Tahan Kabur :

1. Tersangka Salam alias Har (45) warga Kemuningsari Kecamatan Jenggawah seorang tahanan kasus pemerkosaan mencoba kabur dari ruang tahanan Pengadilan Negeri

Jember. Saat itu dia akan disidang kali keempat dengan agenda pemeriksaan saksi namun berhasil ditangkap lagi. (tahun 2008)

2. Budi Waluyo bin Santoso warga Desa Mlokorejo Kecamatan Puger, seorang tahanan dalam kasus tabrak lari di Kecamatan Gumukmas yang dijatuhi pasal 360 KUHP

kabur dari Lapas Jember. Diduga tahanan itu kabur saat itu dibuka jam besuk. (tahun 2009)

Butuh Fasilitator di Maluku dan Papua Segera

Dibutuhkan segera (Sebisa mungkin hari ini, senen, tgl 01 november 2010) orang local kabupaten (daftar kabupaten dibawah) untuk kegiatan pendataan. Terutama untuk lokasi Maluku dan Papua Barat.

Bagi Rekan-rekan di Provinsi Maluluku dan Papua,

Dibutuhkan segera (Sebisa mungkin hari ini, senen, tgl 01 november 2010) orang local kabupaten (daftar kabupaten dibawah) untuk kegiatan pendataan. Terutama untuk lokasi Maluku dan Papua Barat.

Penugasannya sekitar 1 minggu (paling lama) efektif : pengambilan data sekunder ke instansi terkait dan menyelenggarakan pertemuan Forum Group Discussion (FGD) di kabupaten termasuk koordinasi dengan stakeholder sebelum pelaksanaan FGD.

Yang ditanggung oleh perusahaan : Untuk org  lokal (orang daerah tersebut) :
Honor           :  Rp. 750.000,-
Transport    :  Rp.   300.000,-
Komunikasi   :  Rp.      150.000,-
Pos     :    Rp.     300.000,-
Total    :      Rp. 1.500.000,-

Biaya FGD menyusul rinciannya.

Laporan yang diminta :
1. Hasil dari Pengumpulan data sekunder — berupa data2
2. Laporan Hasil koordinasi dengan stakeholder
3. Laporan Hasil FGD — notulensi
4. Absensi Peserta FGD dan tandatangannya
5. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani instansi setempat (format disediakan dr jakarta)
6. Laporan pengeluaran biaya, berupa bon2 asli
7. Lainnya (menyusul)

Itu dulu gambaran pekerjaan yang bisa disampaikan.
Kalau rekan-rekan ada yang berminat, segera sms ke nomor saya 0813 85 31 32 80 atau email cv ke [email protected].
Terimakasih.

Wassalam,
Khoiril Anwar

DAFTAR KABUPATEN TERTINGGAL

DI WILAYAH PAPUA DAN MALUKU

NO

PROVINSI

KABUPATEN

A

WILAYAH MALUKU

1

Maluku 1 Buru Selatan

2 Maluku Barat Daya

3 Maluku Tenggara Barat

4 Maluku Tengah

5 Buru

6 Kepulauan Aru

7 Seram Bagian Barat

8 Seram Bagian Timur

B

WILAYAH PAPUA

1

Papua Barat 9 Kaimana

10 Teluk Wondama

11 Teluk Bintuni

12 Sorong Selatan

13 Sorong

14 Raja Ampat

15 Maybrat

16 Tambrau

2

Papua 17 Merauke

18 Jayawijaya

19 Nabire

20 Yapen Waropen

21 Biak Numfor

22 Paniai

23 Puncak Jaya

24 Mimika

25 Boven Digoel

26 Mappi

27 Asmat

28 Yahukimo

29 Pegunungan Bintang

30 Tolikara

31 Sarmi

32 Keerom

33 Waropen

34 Supiori

35 Deiyai

36 Dogiyai

37 Intan Jaya

38 Lanny Jaya

39 Mamberamo Raya

40 Mamberamo Tengah

41 Nduga

42 Puncak

43 Yalimo

Terms of Reference for MIS Specialist

Terms of Reference for MIS Specialist

Position :    Management Information Systems (MIS) Specialist –  Jakarta Based

Duties and Responsibilities

The MIS Specialist will support the Coordinator of the M&E and Accountability Working Group in overseeing the design and establishment of a MIS to monitor the performance of national poverty reduction programs. He/she will be responsible for supervising and providing technical inputs on the development of the MIS, which will be carried out by a contracted firm. The MIS Specialist will also be responsible for maintaining the MIS and ensuring that users are able to access data through user-friendly interfaces when needed. As an integral member of the M&E and Accountability Working Group, he/she will work closely with staff and other working groups under the Executive Secretary, and will be responsible for selecting and liaising with service providers. Specific activities will include:

Designing an integrated MIS for the National Team

  • Conduct a stocking taking of MIS systems and practices that currently exist for poverty reduction programs and plans to create MIS for individual programs.
  • Conduct a review of MIS systems and institutional arrangements used in Indonesia and globally; prepare a report on lessons learned and best practices that are relevant for the National Team.
  • Carry out consultations with key government offices, implementing agencies and development partners to discuss the need for an integrated MIS and collect inputs on the design and preparation of the system.
  • Prepare a report formulating the design of an integrated MIS, including proposed institutional arrangements, which will be submitted for the consideration of the National Team.

Building and socializing an integrated MIS

  • Provide support in the procurement process for selection of a contractor to provide the technical design and build the database and MIS (note: procurement policies will depend on the source of the funding for the MIS which remains to be determined).
  • In close cooperation with the contractor, prepare a workplan and identify key performance indicators.
  • Socialize the design of the MIS with implementing agencies and ensure buy-in for streamlining and linking program-specific MIS to the planned integrated MIS; liaise with implementing agencies to define the standard data that is needed for the integrated MIS.
  • Monitor progress of the contractor against the workplan, review and document progress towards key performance indicators which will trigger contractual payments.
  • Prepare regular progress reports for the M&E and Accountability Working Group and the National Team on the preparation of the MIS.

Overseeing implementation of the MIS

  • Work with the contractor to prepared user-friendly manual on how to use the MIS.
  • Socialize the MIS and demonstrate how it works with the National Team, Executive Secretariat, and members from all working groups; arrange for trainings on how to access and use the MIS dashboard and maintain the system.
  • Provide technical assistance to implementing agencies on the design, implementation and improvements of program specific MIS that contribute to the integrated MIS.
  • Oversee regular maintenance of the MIS.
  • Prepare regular reports based on findings from the MIS for submission to working groups, the Executive Secretary, and the National Team.

Selection Criteria

  1. Education and technical skills: Advanced degree in computer science, mathematics, MIS, or related field. Training in computer programming with SQL, MS Access; proficiency in computer programming languages is an advantage including Visual Basic, Web Programming with PHP or other tools.
  2. Practical work experience: 10 – 15 years experience working with WAN and programming database systems, designing internet-based distribution networks, and designing and developing websites. Experience in developed monitoring systems is strongly preferred. Prior experience working with Government of Indonesia data systems and
  3. Communication and client relations: Demonstrated strong interpersonal skills. He/she should be able to effectively communicate internally and externally, share information with colleagues, clients, and management. Demonstrated experience working closely with government counterparts is an advantage.
  4. Team work: Able to work effectively with a range of government agencies, development partners (including donors, multilateral agencies and non-government agencies). A strong record of working across organizational boundaries is required.
  5. Time management: Ability to prioritize and manage time efficiently. Results oriented and focused. Can handle multiple tasks effectively and coordinate a team to meet deadlines; ability to manage uncertainty and adjust to a changing work program.
  6. Language skills: Working knowledge of written/spoken Indonesian is essential; Working knowledge of written/spoken English is an advantage.

Please refer to the source : tnp2k.waparesri.go.id

Terms of Reference for Evaluation Specialist

Terms of Reference

Position :    Evaluation Specialist –  Jakarta Based

Duties and Responsibilities

The Evaluation Specialist will support the Executive Secretary of the National Team in overseeing design and implementation of evaluations of national poverty reduction programs. This will include supervision of the design, methods, and analysis for both quantitative and qualitative evaluations that will be carried out by development partners and service providers. The Evaluation Specialist will be an integral member of the M&E and Accountability Working Group and will support the Executive Secretary in achieving commitments to commission and oversee evaluations across all Clusters of poverty reduction programs. He/she will work closely with staff and other working groups under the Executive Secretary, and will be responsible for selecting and liaising with service providers. Specific activities will include:

Preparing an evaluation workplan for the National Team

  • Conduct a stocking taking of major evaluations of poverty reduction programs that have been conducted to date and evaluations that are either in progress or in the pipeline.
  • Carry out consultations with key government agencies and development partners to identify priority policy questions and opportunities for qualitative and quantitative evaluations to respond to these questions.
  • Draft guidelines for the working group outlining the process for submitting and approving concept notes for evaluations, selecting consultants/institutions to implement the assessment, and finalizing and approving evaluation reports.
  • Prepare an overall evaluation workplan for poverty reduction programs, incorporating government-commissioned and donor-commissioned studies, for approval by the Working Group Coordinator and members, and submission to the National Team.

Overseeing implementation of the evaluation workplan

  • Provide methodological and other technical support for quantitative and qualitative studies included in the workplan. Specific areas of support include:
    1. Reviewing concept notes, research and methodological designs.
    2. Providing inputs on survey instruments and TORs for survey work.
    3. Reviewing data analysis and final reports for quantitative studies.
  • Liaise, as necessary, with Statistics Indonesia (Badan Pusat Stastik) to ensure that survey instruments collect necessary information for program evaluation; ensure accessibility of data for service providers.
  • Conduct regular coordination meetings with working group members and service providers to ensure that evaluation activities are carried out on-time and meet agreed quality standards.

Providing technical assistance to implementing agencies

  • Socialize the evaluation plan with implementing agencies to improve awareness and ensure buy-in.
  • Provide technical advice to agencies responsible for the design of poverty reduction programs to ensure the incorporation of a rigorous monitoring and evaluation plan at early design stages.
  • Prepare guidelines and prepare assistance to implementing agencies in the collection and reporting of baseline data.

Preparing Policy Inputs for the National Team

  • Prepare regular progress reports against the evaluation plan for delivery to the National Team.
  • Review, pre-approve and submit final evaluation reports to the M&E and Accountability Working Group Coordinator and members.
  • Prepare presentations and policy notes for delivery to the National Team, Secretariat, implementing agencies, and development partners to communicate evaluation findings and recommendations.

Selection Criteria

  • Education and analytical skills: Advanced degree in economics, social sciences, or statistics. Strong quantitative and statistical analysis skills are required. Familiarity with Indonesian datasets is an advantage.
  • Practical work experience: Minimum of eight to ten years of relevant professional experience; minimum of three years conducting implementation and impact evaluations, and designing and fielding surveys is essential.
  • Communication and client relations: Demonstrated strong interpersonal skills. He/she should be able to effectively communicate internally and externally, share information with colleagues, clients, and management. Excellent presentational and writing skills are required.
  • Team work: Proven ability to lead or participate in a multi-disciplinary team of field researchers. Able to work effectively with a range of government agencies, development partners (including donors, multilateral agencies and non-government agencies). A strong record of working across organizational boundaries is required.

Please refer to the source : tnp2k.waparesri.go.id

Terms of Reference for LGD Specialist

Terms of Reference for LGD Specialist

Position :    Local Government and Development (LGD) Specialist –  Jakarta Based

Duties & Responsibilities

The Local Government and Development Specialist (LGD) Specialist shall perform the following key functions:

  1. Assist the Working Group Head in the development of PNPM Mandiri Road Map and policy recommendations for:
    • strengthening institutional and community groups developed by PNPM Mandiri and others community empowerment program
    • strengthening the role of local government at PNPM Mandiri as part of bureaucracy reform and decentralization framework
    • strengthening and further development of PNPM Mandiri institutional setting for improvement of local planning process
  2. strengthening local government management capability in delivery better public services for communities
  3. conduct review, monitoring, and evaluation of the implementation of PNPM Mandiri program and other community driven development programs
  4. Conduct socialization of PNPM Mandiri to key stakeholders in the central government, local government, and civil society as necessary
  5. Support the Secretariat of National Team for Accelerating Poverty Reduction
  6. Perform other tasks as specified by the Head of the Working Group

The LGD Specialist shall report to the Head of the Working Group and shall work closely with the PNPM Mandiri stakeholders from the line ministries and departments, donors, NGOs, and other institutions. The LGD Specialist shall conduct review, discussions, field visits, and workshops as necessary.

Selection Criteria

In order to successfully perform the tasks, the LGD Specialist shall have the following qualifications:

  • Masters Degree in a relevant field
  • At least ten years of experience on Community Driven Development works and has held a strategic position at a large scale development project, preferably PNPM Mandiri
  • Good knowledge of PNPM Mandiri Program and good network with its stakeholders
  • Willing to travel extensively
  • Fluency in written and spoken English and Indonesian
  • Able to operate basic computer applications such as word processing and presentation software.

Please refer to the source : tnp2k.waparesri.go.id

Terms of Reference for PIO Officer

Terms of Reference

Position : Program Implementation Officer – Jakarta Based

Duties and Responsibilities:

  • Leads the relationship with the local TKPK in relation to community mobilization in support of PRIF/TNP2K
  • In conjunction with program partners, identifies opportunities for improving the participation of local TKPK and governance in support of community-level PRIF activities, particularly the Poverty Reduction program
  • Identifies opportunities for and leads training programs and workshops in support of program aims in relation to community mobilization and institutional capacity building
  • Ensures that program interventions support an integrated approach to district Poverty reduction planning and implementation
  • Ensure open communication with local TKPK specifically related to policy implementation
  • Provides advice to the Head of Implementation unit , Head of Secretary and Executive Secretary on constructive ways to improve program performance
  • Provides advice to the Senior Management Team on issues likely to affect program progress or quality and proposes strategies for addressing issues as they arise.

Selection Criteria

  1. Education and technical skills: Bachelor Degree in any major, preferably in economics.
  2. Practical work experience: 10 – 15 years experience. Experience in developed monitoring systems is strongly preferred. Prior experience working with Government of Indonesia
  3. Communication and client relations: Demonstrated strong interpersonal skills. He/she should be able to effectively communicate internally and externally, share information with colleagues, clients, and management. Demonstrated experience working closely with government counterparts is an advantage.
  4. Team work: Able to work effectively with a range of government agencies, development partners (including donors, multilateral agencies and non-government agencies). A strong record of working across organizational boundaries is required.
  5. Time management: Ability to prioritize and manage time efficiently. Results oriented and focused. Can handle multiple tasks effectively and coordinate a team to meet deadlines; ability to manage uncertainty and adjust to a changing work program.
  6. Language skills: Working knowledge of written/spoken Indonesian is essential; Working knowledge of written/spoken English is an advantage.

Please refer to the source : tnp2k.wapresri.go.id

Akhirnya Batik Jadi Warisan Budaya Tak Berbenda Asli Indonesia

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya UNESCO mengakui batik merupakan warisan budaya tak berbenda asli Indonesia.
Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya UNESCO mengakui batik merupakan warisan budaya tak berbenda asli Indonesia.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membawahi masalah kebudayaan, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), telah memutuskan batik sebagai warisan budaya yang dihasilkan oleh Indonesia.

Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie melaporkan hal itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/9).

Menurut Menko Kesra, peresmian batik sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO itu akan diselenggarakan pada suatu rangkaian acara pada 28 September 2009 hingga 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

“Kami telah menerima pemberitahuan dari UNESCO bahwa batik diakui sebagai satu warisan dunia yang dihasilkan dari bangsa Indonesia,” ujarnya.

Untuk merayakan keberhasilan itu, lanjut dia, Presiden Yudhoyono mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mengenakan pakaian batik demi penghargaan terhadap kebudayaan Indonesia tersebut.

“Presiden menyampaikan untuk memelihara itu. Menbudpar sendiri telah memberikan jaminan bahwa batik akan terus dibudayakan di Indonesia,” ujarnya.

Warisan budaya tak benda kemanusiaan merupakan satu dari tiga daftar yang dibuat di bawah Konvensi UNESCO 2003 mengenai Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda untuk Kemanusiaan.

Sejak 2008, pemerintah telah melakukan penelitian lapangan dan melibatkan komunitas serta ahli batik di 19 provinsi di Indonesia untuk menominasikan batik sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan dari UNESCO.

Menurut Menko Kesra, UNESCO menilai batik sebagai ikon budaya bangsa yang memiliki keunikan serta simbol dan filosofi yang mendalam mencakup siklus kehidupan manusia.

“Batik bukan hanya dianggap budaya yang berasal dari Indonesia, tetapi diakui sebagai satu representasi dari budaya tak benda dari kemanusiaan,” ujarnya.

Sebagai kain tradisional, lanjut dia, batik kaya akan nilai budaya sebagai kerajinan tradisional yang diwarisi secara turun temurun.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengatakan, sejak 2003 kebudayaan Indonesia telah diakui oleh UNESCO dengan diraihnya sertifikat wayang sebagai warisan budaya tak benda dan keris sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia.

Selanjutnya, menurut Jero, pemerintah sedang menominasikan angklung sebagai warisan budaya dari Indonesia.

“Kita terus memperjuangkan satu per satu karya budaya,” ujarnya.

Khoiril test posting tulisan

Nama nya juga test posting, kalo dah nampang dan bisa dibaca orang lain berarti test posting tulisan saya berhasil. Selamat deh kepada kita semua, masing masing adalah duta besar bagi hidup dan berkembang nya nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan melalui pbhmi.info ini.

Saya nggak akan upload gambar, dah ratusan gambar saya di internet :) mode narsis kayak facebook hehehe.