Jember – Jika RAPBD 2011 tak segear dibahas, dan digedok oleh DPRD Jember bersama eksekutif maka beberapa UKM akan gulung tikar.
Kengototan 29 anggota DPRD Jember pro MZA Djalal, yang memboikot pembahasan RAPBD karena tak menerima Pj Bupati Jember Zarkasih sebagai pejabat di Jember itu kian berada di ujung tanduk.
Mereka kini benar – benar berhadapan dengan masyarakat. Bahkan biang kebobrokan ekonomi Jember ke depan tergantung kepada mereka.
Saat ini kondisi kelesuan dialami para perajin home industry sangkar burung perkutut semisal milik Mawardi warga Desa Sumberpakem Kecamatan Sumberjambe.
Mawardi pernah dibantu alat dan pelatihan lewat APBD, kini perusahaan batik dan sangkar miliknya terancam gulung tikar.
Omset sudah menurun. Dia sebenarnya mengandalkan bantuan APBD. Tapi jika APBD 2011 tidak ada, maka dia akan tutup usaha.
“Batik bikinan sering dipesan SKPD Pemkab Jember, minimal 100 potong tiap bulan. Kini order pesanan batik habis. Pembeli sudah jarang,” ujarnya.
Dia mengaku teringat pesan MZA Djalal sebagai Bupati saat itu agar senang mencintai produk dalam negeri. “Sehingga barang saya laku keras,” ujarnya.
Saat diberi bantuan alat Rp 8 juta Tahun 2005 kondisi kekurangan pesanan bisa diantisipasi. Kini dia telah memiliki 40 karyawan. Jika kondisi tetap stagnan maka dia terancam memangkas tenaga kerja.
Drs. Agus Slameto, MSi, Humas Pemkab mengaku prihatin dengan lambannya RAPBD untuk dibahas. “Kita hanya ingin kepentingan hajat hidup orang banyak termasuk UKM bisa dijembatani,” ujarnya. ki