Kasus KPK-Kepolisian telah mendapat perhatian yang sangat besar dari masyarakat. Berbagai macam spekulasi bermunculan. Masyarakat mengambil sikap berbeda dengan Presiden (suatu hal yang sangat langka), opini telah mengkristal dan masyarakat memilih mengekspresikan sikap mereka dengan berbagai cara, namun dalam konteks yang sama yaitu penegakan hukum diatas nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
PB HMI telah memutuskan menjadi opisisi bagi pemerintah hari ini. Cabang dan Komisariat HMI di seluruh Indonesia satu-persatu turun kejalan bersama-sama dengan masyarakat untuk menyikapi kasus ini. Masyarakat mulai meragukan komitmen presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu wajar terjadi melihat SBY sejak awal memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada kepolisian.
Suasana menjadi semakin keruh setelah kepolisian menunjukkan tingkah arogannya. Masyarakat semakin jengkel dengan sikap kepolisian. Statement-statement Presiden, yang dikatakan oleh para juru bicaranya sebagai bentuk campur tangan presiden untuk menyelesaikan masalah ini tidak dapat mempengaruhi apapun. Hal itu dapat diperkirakan karena SBY hanya mengeluarkan statement-statement mengambang, bias, bersayap khas ala jaimnya presiden berlagak flamboyant ini.
PB HMI telah turun kejalan. Mengambil sikap dan coba menyuarakan solusinya. Akankah oposisi PB HMI hanya akan menjadi formalitas, menjaga partisipasi dalam dunia pergerakan mahasiswa? Atau PB HMI akan turun kejalan semata-mata murni karena kecintaan terhadap kebenaran dan gairah untuk menegakkan keadilan?
Apakah PB HMI kali in mampu untuk mengumpulkan Cabang dan Komisariat serta Badko untuk bersama-sama turun kejalan? memobilisasi HMI di seluruh Indonesia untuk tumpah ruah turun kejalan bermandikan keringat menyuarakan pembelaan terhadap kaum tertindas, dan perlawanan terhadap intrik dan ketidakadilan.
Sudah waktunya bagi PB HMI, bukan hanya genit bermain di tataran elite nasional untuk ikut tersorot kamera atau beraudiensi dengan pihak penguasa. Kali ini adalah saatnya PB HMI untuk menyerukan Cabang dan Komisariat HMI di seluruh Indonesia untuk melaksanakan aksi massa menyikapi kasus KPK-Kepolisian-Pemerintah.
Tidak perlu menunggu 100 hari untuk mengevaluasi SBY. Jika masyarakat sudah tidak lagi menganggap SBY bisa dipercaya, sebagai mahasiswa yang optimis kita harus yakin bahwa SBY juga bisa mundur atau diturunkan.
- Kapolri sudah terbukti tidak becus, maka Kapolri harus mundur!
- Jaksa Agung sudah terbukti tidak becus, Maka Jaksa Agung harus mundur!
Jika mereka tidak kunjung tahu diri, dan tidak memiliki kehormatan untuk mundur, maka HMI dengan arahan PB HMI bersama-sama masyarakat harus memundurkan Kapolri dan Jaksa Agung.
Jika Kapolri dan Jaksa Agung tidak mau mundur, artinya tidak ada niatan baik. Dalam hal ini Presiden harus bersikap. Dan kita tahu presiden, sikap presiden yang melempem seperti kerupuk tersiram air.
Dan akhirnya… mari kita turunkan SBY, jika ia tidak juga mampu menyelesaikan kasus KPK-Kepolisian.
Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat!
ayuk kita turunkan SBY.