Oleh : Abubakar H. Muhtar
PBHMI.info-Perjalanan bangsa Indonesia penuh dengan perjuangan panjang oleh pendiri dan pahlawan kemerdekaan sampai pada titik puncak kemerdekaan jatuh pada tahun 1945, dan sampai hari ini rakyat Indonesia tetap terus membunyikan kata kemerdekaan walaupun imperialisme dan kolonialisme sudah meninggalkan negeri ini, tapi kita tidak lupa bahwa ada imperialisme dan kolonialisme babak baru yang selalu menghantui negeri ini dengan jubah yang berbeda yaitu; kapitalisme dan Neo-liberalisme.
Transformasi penjajahan gaya baru, bukan tidak diketahui oleh petinggi-petinggi negeri ini, tapi negara justru melakukan perselingkuhan dengan kapitalisme dan Neo-liberalisme, sehingga kata Kemerdekaan mengalami kehilangan substansi dan yang ada adalah Indonesia diselimuti oleh penjajah yang berselingkuh dengan bandit-bandit negara.
Bicara soal kemerdekaan dalam sebuah negara tidak hanya berpusat pada pengakuan negara lain secara administratif, tapi jauh lebih penting rakyat merdeka secara ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dll.
Lalu siapa yang bertanggungjawab untuk memerdekakan rakyat Indonesia secara ekonomi, politik, pendidikan, dll, ? Bagi saya, yang berhak untuk bertanggung jawab dalam rangka memerdekakan rakyat Indonesia secara substansial adalah kepala negara yang terpilih secara demokratis, karena keterpilihan kepala negara merupakan hasil kesepakatan rakyat lewat pemilihan umum melalui proses demokrasi. Jika kepala negara tidak siap mengantar kemerdekaan rakyat Indonesia secara totalitas maka rakyat berhak untuk menarik mandat kepala negara.
Di momentum tanggal 17 Agustus tahun 2018 kali ini, menjadi referensi bagi pelaku pengambil keputusan di negara kesatuan republik Indonesia yang kita cintai ini, untuk memikirkan nasib rakyat yang masih dijajah oleh sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme yang sudah mengakar secara kultural maupun secara struktural sehingga rakyat Indonesia menjadi korban dari perselingkuhan negara dengan penjajah.
Abubakar H. Muhtar, Ketua Komisi Pemuda dan Kemahasiswaan PB HMI (MPO)
