No comments yet

HMI-MPO Nilai Proses Revisi UU KPK janggal

AKURAT.CO, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menolak proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK) karena dinilai janggal.

“Terkait RUU proses perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kami menilai ada kejanggalan dalam proses perubahan yang saat ini tengah berlangsung,” ucap Ketua Umum PB HMI-MPO Zuhad Aji Firmantoro saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Ia menyatakan wajar jika memang sebuah undang-undang dilakukan perubahan, namun pihaknya melihat prosesnya terkesan tergesa-gesa.

“Agak aneh, sebab terkesan sangat tergesa-gesa dan bahkan cenderung abai terhadap masukan dari publik. Sebuah undang-undang wajar memang dilakukan perubahan dan sangat dibolehkan tetapi melihat prosesnya yang terjadi sekarang kami menilai ada kejanggalan,” ucap Zuhad.

Terkait hal tersebut, lanjut dia, PB HMI-MPO dalam posisi untuk menolak proses yang terjadi saat ini terkait revisi UU KPK tersebut.

“Saat ini, kami dari PB HMI-MPO berada pada posisi menolak untuk dilakukannya perubahan undang-undang itu bukan kemudian menolak untuk selamanya, tidak, tetapi proses yang saat ini terjadi kami menolak,” kata dia.

Menurutnya, proses revisi UU KPK itu memunculkan kecurigaan-kecurigaan yang patut dan wajar.

“Sebab prosesnya sangat cepat dan tergesa-gesa dan tadi bahkan saya tanya (ke KPK) apa dapat draf, punya, dan sebagainya materi-materi perubahan, ternyata tidak juga, artinya tidak hanya kepada publik awam abainya, bahkan ke pihak terkait saja abai,” ujar Zuhad.

Sebagai bentuk penolakan, PB HMI akan menyerukan seluruh cabang HMI se-Indonesia untuk menggelar demonstrasi apabila revisi undang-undang tersebut sudah disahkan.

“Sudah kami mulai menyerukan kepada cabang-cabang (HMI) untuk melakukan demonstrasi di wilayah masing-masing,” kata Zuhad.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

sumber : akurat.co

Bagikan

Post a comment